Skip to main content

Susul Rekannya, Satu DPO Korupsi Bank BPD Curup Diamankan

Terpidana Saat Akan Dibawa Ke Lapas
Terpidana Saat Akan Dibawa Ke Lapas

Bengkulu - Tim Intel Kejaksaan Tinggi Bengkulu bersama Kejaksaan Negeri Rejang Lebong  kembali menangkap mantan pegawai Bank Pemerintah Daerah (BPD) Curup atas nama Supratman Urip, yang murupakan daftar pencarian orang (DPO) tindak pidana korupsi pengajuan kredit pada BPD cabang Curup tahun 1995 dan 1996. Saat diamankan, Supratman berada di kota Bengkulu. Diketahui, selama DPO, terduga tinggal di Provinsi Lampung. 

Diketahui sebelumnya, satu terpidana sudah diesekusi atas nama M.Taufik Annas dan sudah mendekam di lembaga kemasyarakatan (Lapas) Bentiring kota Bengkulu. 

Terpidana Supratman Urip merupakan salah satu dari 3 terpidana dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : 25/PID/2003/PT.BKL tanggal 10 Mei 2003, kasus tindak pidana korupsi Pengajuan Kredit pada BPD cabang Curup tahun 1995 dan 1996  dengan total Kerugian Negara sebesar Rp. 1.091.777.789,00 (Satu milyar Sembilan puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh Sembilan rupiah).

Kajati Bengkulu Amanda Syah Arwan, SH,MH melalui Kasi Penerangan Hukum (Penkum) Marthyn Luther, Senin (04/03) saat dikonfirmasi membenarkan, kembali mengamankan satu terpidana korupsi pengajuan kredit pada BPD cabang Curup.

"Iya benar, tim Intel Kejati Bengkulu bersama Kejaksaan Negeri Rejang Lebong mengamankan mantan pegawai bank BPD cabang curup Supratman Urip DPO terpidana korupsi pidana korupsi Pengajuan Kredit pada BPD cabang Curup," katanya. 
 
Lanjutnya, masih dijelaskan Marthyn, sudah kita eksekusi sekira pukul  12:15 Wib, terpidana Supratman Urip telah dibawa ke Lapas Bentiring  untuk menjalanin hukuman.

"Sudah kita antar ke kelapas  untuk menjalani hukuman pidana selama 2  tahun penjara denda Rp. 5.000.000,00  subsider 5 bulan serta uang pengganti sebesar Rp. 500.000.000," ujarnya. 

Untuk terpidana disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1, Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.‎ (Rori Oktriyansyah) 

Dibaca 1 kali

Facebook comments