Skip to main content

Provinsi Bengkulu Tingkatkan Penerapan Protokol Kesehatan

covid 19
Tingkatkan Penerapan Protokol Kesehatan

Bengkulu - Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Supran berjanji akan meningkatkan penerapan protokol kesehatan untuk wilayah Provinsi Bengkulu hal ini disampaikan ketika mengikuti rapat virtual terkait Koordinasi Analisa Dan Evaluasi Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020, Senin (23/11).

Rapat yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) RI Mahfud MD, membahas terkait persoalan yang terjadi semasa kampanye di setiap daerah se-Indonesia.

Disampaikan Supran, dalam pemaparan yang disampaikan oleh Kepala BNPB Doni Monardo, bahwa Provinsi Bengkulu sudah tidak masuk dalam kategori zona merah. Hal tersebut menandakan adanya kesiapan dan kemantapan di Provinsi Bengkulu dalam melaksanakan Pilkada 2020.

“Kita patut bersyukur atas pencapaian saat ini, namun kita tidak boleh lengah. Peraturan dalam penerapan protokol kesehatan harus tetap dijalankan. Dan terkhusus imbauan kepada seluruh tim kampanye masing-masing Calon Kepala Daerah untuk tidak menghadirkan kerumunan yang memicu persoalan baru nantinya,” ujarnya.

Ia menambahkan pihak Pemprov Bengkulu akan melakukan Rapat Koordinasi teknis lanjutan bersama Forkopimda lainnya untuk membahas evaluasi Pilkada yang tinggal beberapa hari lagi.

“Masih banyak hal yang akan kita evaluasi kembali nantinya dalam rakor teknis lanjutan. Dimana seluruh elemen yang terlibat akan menyampaikan aturan-aturan seperti apa yang mereka buat agar kondisi Pilkada ini bisa dilaksanakan secara kondusif. Semoga segera kita mantapkan seluruhnya nanti saat ini menjadi kendala dipertemuan selanjutnya,” pungkasnya.

Sementara itu Menko Polhukam RI, Mahfud MD dalam rapat virtual menjelaskan ada beberapa isu krusial dalam Pilkada Tahun 2020, seperti perangkat aturan perundang- undangan yang belum tuntas dan penegakan protokol kesehatan dalam pemilihan nantinya. 

"Ini tidak hanya persoalan di hari H nya saja, tetapi masa-masa kampanye yang saat ini dilakukan oleh Paslon Kepala dan Wakil Kepala Daerah haruslah menjadi perhatian saat ini,” ungkap Mahfud.

Mahfud menambahkan ada beberapa kota yang rawan dalam pilkada nanti yang berkaitan dengan protokol kesehatan.

“Tentu ini menjadi pengalaman pertama kita bersama melaksanakan Pilkada dalam kondisi pandemi Covid-19. Banyak semua hal baru yang kita terapkan, baik itu aturan dan kebijakan guna upaya dalam meminimalisir adanya cluster penyebaran Covid-19 pada Pilkada 2020,” tegas Mahfud. (***)
 

Dibaca 4 kali

Facebook comments