Skip to main content

Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Informasi Terbuka

Tri Susanti, SH
Tri Susanti, SH

Oleh: Tri Susanti, SH

Itikad pemerintah untuk mengupayakan proses pembangunan di mulai dari Desa perlu diapresiasi. Tak pelak lagi, sejak reformasi bergulir, maka pembangunan diharapkan dapat lebih merata dan dinikmati oleh masyarakat sampai di level desa. 

Pemerintahan yang sentralistik telah berakhir dan menghasilkan distribusi kekuasaan pada tingkat desa dengan sederet wewenang otonominya. Puncak dari berakhirnya sentralisasi kekuasaan adalah dengan diundangkannya Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa (UU Desa). Kita menunggu 15 tahun paska reformasi untuk bisa menghasilkan sebuah Undang-Undang yang meredistribusikan sebagian kewenangan otonomi kepada Desa. 

Ada 4 level substansi dari UU Desa yang bisa dicermati; Pertama, secara fundamental. Bahwa pada hakekatnya UU Desa, membangun visi dan misi desa masa depan. Secara substansial Negara melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. 

Kedua, dilihat secara Struktural terdapat posisi-relasi antara desa dengan negara dan masyarakat. Sedangkan secara ekstensial desa mulai dihormati,  diakui dan diperkuat oleh negara. Desa menjadi basis penghidupan dan kehidupan bagi masyarakatnya.

Ketiga, pada dimenasi Institusional, maka desa telah mencakup sebagai sebuah kelembagaan dan tatakelola yang mandiri. Sementara secara substansinya terdapat kewenangan, perencanaan dan penganggaran serta tatakelola pemerintahan yang demokratis dan efektif.

Dan keempat, pada dimensi instrumental, bahwa cakupannya dalam hal manajemen dan perangkat pendukung bekerjanya institusi. Sedangkan dalam tataran substansinya adalah berdasarkan data, administrasi, sistem informasi yang memudahkan dan mendukung bekerjanya seluruh elemen yang ada.

Tipologi Desa dan Keterbukaan Informasi Publik

Mengacu pada UU Desa kita dapat menemukan tipologi baru sebuah desa. Tipologi ini berkaitan erat dengan kewenangan yang diamanatkan kepada Desa. Menurut Sutoro Eko (2015) ada 3 (tiga) kewenangan yang diemban desa; 

Pertama, terkait dengan desa dapat mengatur dan mengurus asal usul dan lokal mengenai seluruh aset desa yang dikuasainya. 
Kedua, mengurus dan mengelola karena penugasan atau penyerahan dan izin kelola secara mandiri.
Ketiga, hak akses atau memanfaatkan atas seluas-luasnya sumberdaya alam (SDA) untuk kepentingan lokal.

Namun demikian, kewenangan yang disematkan pada desa tersebut bukanlah tanpa tantangan. Tantangan yang ada adalah Pemerintah Desa belum terbiasa memposisikan diri sebagai Badan Publik. Selama berpuluh tahun Desa hanya menjadi salah satu elemen pemerintahan yang “terjajah” oleh rezim sentralistik. Sehingga tentu saja mengubah government culture, yang selama ini sebagai berada dalam ketertutupan informasi (secrecy of information) harus beralih kepada keterbukaan informasi publik (public information disclosure). Agak mengagetkan memang.

Mencermati UU Desa, maka sebagai konsekuensi dari diberlakukannya UU Desa tersebut, Pemerintah Desa kini di tuntut untuk mempraktikkan keterbukaan informasi publik. Menurut Bejo Untung (2016), UU Desa mengkonstruksi Desa sebagai komunitas yang berpemerintahan sendiri (self governing community) yang berpegang pada asas demokrasi. Warga desa diberikan hak untuk turut memegang kendali atas penyelenggaraan pemerintahan tersebut. Keterbukaan informasi publik yang dipraktikkan oleh Pemerintah Desa dimaksudkan agar warga desa mengetahui berbagai informasi tentang kebijakan dan praktik penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan. Melalui mekanisme ini, maka akan terbangun adanya partisipasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Klausul yang mengatur keterbukaan informasi tersebar dalam beberapa pasal dalam UU Desa. Yang pertama diatur dalam pasal 24, yang menyatakan bahwa asas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, salah satunya adalah keterbukaan. Selanjutnya dinyatakan pada bagian penjelasan bahwa yang di maksud dengan keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Kemudian pada pasal 26 ayat (4) huruf (f) diatur bahwa dalam menjalankan tugasnya Kepala Desa berkewajiban untuk melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme. Masih pada pasal dan ayat yang sama, pada huruf (p) diatur bahwa Kepala Desa juga memiliki kewajiban untuk memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Pada bagian lain, yakni pada pasal 27 huruf (d) diatur bahwa dalam menjalankan hak, tugas, kewenangan dan kewajiban Kepala Desa wajib memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran. Pasal 68 ayat (1) huruf (a) dinyatakan bahwa masyarakat desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
 
Bagian akhir yang mengatur tentang keterbukaan informasi pada UU Desa terdapat pada pasal 86 ayat (1) dan ayat (5) yang menyatakan bahwa desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan sistem informasi tersebut di kelola oleh Pemerintah Desa dan dapat di akses oleh masyarakat desa dan semua pemangku kepentingan. Dengan demikian, akses informasi publik menjadi kata kunci hadirnya partisipasi publik dalam proses pembangunan desa. 

Sementara, pasal 127 ayat (2) huruf e. Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Desa menyebutkan bahwa upaya pemberdayaan masyarakat desa dilakukan dengan mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa.
Dari sanalah kemudian UU Desa menemukan relasinya dengan UU KIP. Bahwa Pemerintah Desa harus melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik dikarenakan Pemerintah Desa adalah lembaga eksekutif di tingkat desa yang memiliki tugas pokok dan fungsi terkait penyelenggaraan negara di tingkat desa dan seluruh dananya berasal dari APBN dan APBD. 

Pertanyaannya selanjutnya adalah mengapa harus terbuka? 

Membuka akses informasi publik desa akan menuai manfaat yang dapat mendorong peran serta atau partisipasi aktif masyarakat. Selanjutnya dapat menghilangkan syakwasangka, kecurigaan atau rumor negatif di tengah masyarakat. Juga melindungi hak akses akan informasi publik dengan cara yang benar, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Serta dapat meminimalisir potensi penyalahgunaan informasi dan atau wewenang untuk kepentingan pribadi.

Dalam proses pemantauan dan pengawasan pembangunan desa, maka keterbukaan informasi publik merupakan upaya pemberdayaan terhadap masyarakat desa. Masyarakat tidak saja hanya sebagai obyek pembangunan, namun masyarakat desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa. Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa. Dapat pula melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Di sisi lain, Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan termasuk APBDesa kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali. Masyarakat Desa berpartisipasi dalam Musyawarah Desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan Pembangunan Desa. Sehingga fungsi kontrol sosial atas proses pembangunan desa dapat dijalankan secara sungguh - sungguh.

Ujung muara dari keterbukaan informasi publik pada Pemerintahan Desa adalah dapat memperbaiki kualitas pelayanan publik yang berbasis kebutuhan di tingkat lokal, serta adanya ketersediaan data yang dapat dimanfaatkan di tingkat lokal maupun supra desa. Pada sisi lain pembangunan dapat membantu proses perencanaan dan kekayaan data dalam menyusun dokumen perencanaan desa. Mendorong transparansi dan akuntabilitas pembangunan di tingkat desa Dari aspek pemberdayaan dapat mendorong partisipasi dan lahirnya inisiatif masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan desa.

Jika hal tersebut di atas dapat dilakukan dengan sebaik mungkin, maka proses pembangunan di desa akan mengalami kemajuan. Para pemangku kepentingan mendapatkan porsi yang cukup dalam berpartisipasi. Oleh karenanya, manajemen sistem informasi desa menjadi urgen dan dampaknya adalah kemampuan desa mengeksplorasi gagasan brilian dari warga publiknya sendiri.(*)
 

Dibaca 29 kali

Facebook comments