Skip to main content

"Kami Bukan Monyet", Hentikan Kekerasan Mahasiswa Papua Di Malang dan Surabaya

Photo Sumber Change.org
Photo Sumber Change.org

Surabaya - Hanya tepat dua hari sebelum hari kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-74, sekelompok mahasiswa Papua di Malang harus mengalami kekerasan dan umpatan rasis saat sedang mengemukakan pendapatnya di depan umum.

Tak hanya itu, para mahasiswa Papua yang sebenarnya hanya korban justru diperlakukan represif oleh aparat. Asrama mereka dibiarkan dikepung oleh kelompok tak dikenal tersebut dan beberapa mahasiswa ditangkap paksa oleh aparat.

Awalnya, pada Hari Kamis, 15 Agustus 2019, Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dan Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP) di Kota Malang melakukan unjuk rasa damai untuk menolak Perjanjian New York yang ditandatangani Indonesia, Belanda, dan Amerika Serikat pada 15 Agustus 1962. 

Namun kemudian aksi mereka dihadang oleh sekelompok orang berpakaian preman. Kelompok tersebut meneriaki massa aksi damai yang mayoritas mahasiswa Papua tersebut dengan nama-nama binatang, melempari helm dan batu, dan menendang mereka. Beberapa massa aksi dan mahasiswa Papua pun meawan. Ini menyebabkan beberapa massa aksi terkena lemparan batu dan mengalami luka serius. Tak hanya itu, 13 mahasiswa Papua ditahan aparat secara paksa.

Walaupun demikian, mereka tetap melakukan orasi politik dan menuntut aparat mengembalikan 13 mahasiswa yang mereka tahan. Mereka tetap melakukan orasi karena mereka percaya mereka mempuanyai hak menyampaikan pendapat sesuai UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Tak berhenti di situ, esok harinya tanggal 16 Agustus 2019, berlangsung pengepungan Asrama Kamasan Mahasiswa Papua di Surabaya oleh aparat Tentara, Satpol PP dan ormas reaksioner.Mereka juga melakukan pengrusakan terhadap pagar asrama dan beberapa jendela-jendela asrama pecah. Aparat Tentara, Satpol PP, dan ormas-ormas reaksioner sudah menutup jalan masuk menuju asrama. Dikhawatirkan mereka akan mendobrak masuk asrama. Ini terjadi karena mahasiswa Papua dituduh merusak bendera merah putih yang telah dipasang di luar pagar asrama. Padahal tuduhan ini tidak benar adanya.

Menanggapi ketidakadilan yang mendiskriminasi dan mengekang kebebasan berpendapat mahasiswa Papua ini, kami dari Koalisi Masyarakat Sipil Anti Diskriminasi dan Rasialisme menuntut Wakil Walikota Malang dan Kepala Kepolisian Resort Malang untuk:

  1. Mendesak Kapolrestabes Surabaya untuk segera menghentikan aksi pengepungan di Asrama Kamasan Mahasiswa Papua di Surabaya yang dilakukan oleh aparat tentara.
  2. Mendesak Kapolrestabes Surabaya untuk segera membebaskan tahanan mahasiswa Papua di Surabaya yang dilakukan oleh aparat tentara.
  3. Mendesak Kapolres Malang untuk segera membebaskan mahasiswa Papua di Malang yang ditahan paksa saat kericuhan 15 Agustus 2019
  4. Mendesak Kapolres Malang untuk segera menindak provokator dan pelaku kekerasan maupun diskriminasi saat kericuhan 15 dan 16 Agustus 2019
  5. Mendesak Komnas HAM untuk segera investigasi persekusi, rasialisme, dan penggunaan kekuatan berlebih atas kejadian di Malang dan Surabaya.

Tuntutan ini didasarkan atas mimpi kami agar siapapun di Indonesia bebas untuk menyatakan pendapatnya di depan publik tanpa ada rasa takut, diperlakukan secara diskriminatif, dan potensi ditahan aparat. Sebab siapapun berhak berpendapat secara damai di Republik Indonesia ini, sesuai dengan Pasal 28E (3) dari UUD 1945. 

Dan juga agar siapapun yang melakukan kekerasan dan aksi diskriminatif akan mendapatkan hukuman yang setimpal agar tidak merusak perdamaian dalam masyarakat. Serta menyelesaikan potensi konflik horisontal antar masyarakat Indonesia, di Jawa maupun di Papua.

Sumber : www.change.org

Dibaca 4 kali

Facebook comments