Skip to main content

Jelang Pencoblosan, Money Politic Seperti Hukum Pasar

Bawaslu Provinsi Bengkulu
Bawaslu Provinsi Bengkulu

Bengkulu - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Bengkulu Parsadaan Harahap, mengajak masyarakat Provinsi Bengkulu untuk menghindari praktik politik uang (money politic) yang mana kegiatan ini sudah menjadi atensi nasional. Disamping itu, praktik ini diduga semakin masif menjelang hari pencoblosan yang tinggal hitungan hari lagi. 

Saat ditemui di ruang kerjanya pada hari Jumat (5/4), Parsadaan mengatakan, money politik ini seperti hukum pasar yang mana ada pembeli sudah pasti ada penjual.

"Peristiwa money politik ini harus menjadi tanggung jawab kita semua,karena peristiwa ini seperti hukum pasar tidak mungkin ada pembeli jika tidak ada penjual," katanya. 

Pengawasan itu tidak hanya dilakukan pada saat pemilu dilaksanakan pada 17 April 2019 nanti, namun juga dari tahapan awal pemilu juga harus diawasi.

"Laporkan jika ditemukan pelanggaran pemilu, Bawaslu siap untuk menindak lanjuti laporan masyarakat," unjarnya.

Dikatakan Parsadaan, pelaksanaan pemilu telah diatur oleh mekanisme dan semua ada aturan mainnya. Maka dari itu, bagi peserta pemilu yang melanggar dapat diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 
"Untuk mengawasi pelanggaran pemilu bukan hanya tugas Bawaslu, namun juga peran serta masyarakat sangat dibutuhkan, suksesnya pemilu ini menjadi tanggung jawab bersama, Bawaslu akan menjadi mitra masyarakat demi berlangsungnya pemilu yang adil, jujur dan sesuai dengan mekanisme yang mengaturnya,"  tutupnya.

Terkait pelaksanaan pemilu yang akan digelar pada 17 April 2019, Parsadaan mengimbau dan mengajak masyarakat untuk mendatangi TPS dan menggunakan hak pilihnya. (Tv) 

Dibaca 47 kali

Facebook comments