Skip to main content

Rapat Koordinasi Implementasi Fleksibelitas Dan Tata Cara Pembentukan Blud

BLUD
Rapat Koordinasi Implementasi Fleksibelitas Dan Tata Cara Pembentukan Blud

Bengkulu Tengah –  Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah mengikuti  rapat koordinasi implementasi fleksibilitas dan tata cara pembentukan BLUD di Ruang Rapat Bupati, Senin (09/11). 

1

Hadir dalam Rapat tersebut Bupati Bengkulu Tengah, Anggota DPRD, Asisten II bidang Administrasi Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, Kadis Perindakop & UMKM, Kepala Dinkes, Dirut RSUD, Kabag Hukum, dan turut hadir langsung Ka. Bidang Dana Bergulir Kementerian  Koperasi & UKM.

Kepala Seksi BLUD Wilayah 1, Direktorat BUMD, BLUD dan BMD, Ditjen Bina Keuda, Kementerian Dalam Negeri RI R Wisnu Syaputro melalui Zoom Meeting  menjelaskan dasar hukum BLUD berdasarkan UU 1/2004 pasal 68-69, UU 23/2014 pasal 346, PP 23/2004 diubah dengan PP 74/2012, PMDN 61/2007 diganti dengan PMDN no 79/2018.

” Esensi dari aturan tersebut bahwa Instansi Pemerintah dan Pemda diberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari pengelolaan daerah pada umumnya, diamankan salah satu fleksibilitas tersebut adalah SDM BLUD, Adapun nanti Pemerintah Daerah bisa bertanya kepada kami apabila ada hal-hal yang belum dipahami kami siap memberikan pendampingan.” Pungkas Kepala Seksi BLUD Wilayah 1 Wisnu

Sementara itu Ka. Bidang dana bergulir Amrih Wigianti, S.SOs.MM memberikan pemahaman tentang peran Kementerian Koperasi dan UMKM dalam menumbuhkan Koperasi dan juga UMKM di daerah- daerah terutama dalam masa pandemi covid-19 saat ini.

“Potensi Koperasi yaitu modernisasi koperasi yaitu berbasis Digital, edukasi sejak dini, Penguatan regulasi, Kemitraan koperasi ruang Inkubasi sementara itu UMKM ada 3 strategi dalam pemulihan ekonomi nasional, fase induksi yaitu tahap renstruksi mitra, Fase Pemulihan yaiut pemberian bunga murah, Fase penumbuhan yaitu relaksasi peraturan. Ungkap Ka. Bidang dana bergulir. (Release).
 

Dibaca 1 kali

Facebook comments