Bengkulu Tengah - Anggota Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu, H. Yurman Hamedi, S.Ip menyampaikan kendati penggunaan aplikasi My Pertamina dalam pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi belum diterapkan, namun sudah menyita perhatian sebagian besar masyarakat di Provinsi Bengkulu, sehingga dinilai tetap harus ditinjau ulang oleh PT. Pertamina Patra Niaga.
Dikatakan Yurman, meski saat ini penggunaan aplikasi My Pertamina baru resmi diterapkan 1 Juli 2022, pada lima daerah di Indonesia. Sedangkan Provinsi Bengkulu sendiri memang belum termasuk, tapi tidak menutup kemungkinan kedepannya juga diterapkan.
Dengan itu, ketika diterapkan di Bengkulu, menurut Yurman yang juga mejabat sebagai Ketua Dewan Penasehat APTRINDO Provinsi Bengkulu ini, tak menutup kemungkinan nantinya bakal menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat. Oleh karenanya, PT. Pertamina perlu meninjau ulang kebijakan dimaksud.
Sementara alasan yang pertama, karena tidak seluruh masyarakat di Provinsi Bengkulu ini memiliki Handphone (HP) dengan Operation System (OS) berbasis Android.Misalnya saja masyarakat yang kesehariannya berprofesi sebagai supir angkutan, yang mana tidak seluruhnya menggunakan atau memiliki HP Android.
“Jadi bagi mereka (sopir,red) yang tidak memiliki Hp Android harus bagaimana ketika ingin membeli BBM bersubsidi. Apa harus membeli dulu,” katanya, Selasa (28/6/2022).
Selain itu lanjut Yurman, dari sisi Sumberdaya Manusia (SDM), tidak seluruh pengguna HP Android bisa menggunakan atau mengoperasikan aplikasi tersebut.
Mengingat rata-rata supir itukan dari sisi jenjang pendidikan, paling tinggi tamatan SMA sederajat.
“Kalau mereka tamatan sarjana, tidak mungkin juga ingin jadi supir dan rata-rata memiliki Hp bukan Android,” terangnya.
Lebih lanjut anggota DPRD Provinsi dari daerah pemilihan (Dapil) Kabupaten Bengkulu Utara dan Bengkulu Tengah ini mengatakan, penggunaan aplikasi berbasis digital ini, secara otomatis juga membutuhkan jaringan internet.
Sedangkan masalah lainnya di Bengkulu tidak seluruh wilayah SPBU itu memiliki jaringan yang baik. Dengan itu kebijakan tersebut harus dikaji ulang.
“Tunggu kesiapan ekonomi masyarakat dan sarana prasarana pendukung yang ada di daerah dulu,” pungkas Yurman. (Tro/Adv)
Facebook comments