Skip to main content

Mantan Napi Dilantik, Puluhan LSM Seruduk DPRD dan Pemkot

Puluhan LSM Seruduk DPRD dan Pemkot
Puluhan LSM Seruduk DPRD dan Pemkot

Bengkulu - Puluhan massa demo dari
Konsorsium nasional melakukan aksi demo, terkait mantan narapidana kembali dilantik menjadi sekretaris OPD Kemeninfo Kota Bengkulu, Senin (17/06). Aksi ini berlangsung di DPRD dan Pemkot Bengkulu. 

Para demo terlihat membawa lembaran berupa karton dengan bertulisan, hentikan intimidasi teradap kepala sekolah  Se Kota Bengkulu, gunakan hati dalam memimpin  bukan nafsu. Selain itu, para demo berorasi didepan DPRD Kota Bengkulu.

"Mana kerja kawan, dan segera pecat Plt PUPR  Kota  Bengkulu, Kota Bengkulu  harus labih baik dibandingkan dengan kabupaten yang ada di Provinsi Bengkulu," sampainya.
 
Tudak hanya itu, para demo meminta pemerintah turun dan menemui aksi massa agar bisa menemuinya, karena  ada catatan-catatan yang bisa fulgar yang ingin disampaikan untuk klarifikasi terkait persoalan yang ada di Kota Bengkulu.  

"Kami mengingkan bapak Walikota  menemui kami di sini untuk  klarifikasi  persolan yang di Kota Bengkulu" Kata Saiful Azwar selaku korlap.

Ada pun poin  tutuntutan massa aksi  antara lain : 
1. Meminta kepada bapak Walikota Bengkulu selaku Pejabat Pembina kepegawaian untuk segera, menindak tegas dan memberikan sangksi kepada PLT Kepala BKPP yang telah melakukan mutasi tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

2. Meminta kepada pihak KASN dan menteri dalam negeri, Kemenpan RB pusat untk memberikan sangsi terhadap PLT Kepala BKPP, karena telah mengangkat dan mempromosikan kembali eks terpidana saudara Eko Agusrianto dalam jabatan administrasi (sekretaris Kominfo) padahal yang bersangkutan juga menjadi tersangka kasus HPN tahun 2014. 

3. Meminta kepada bapak walikota Bengkulu untuk segerah memberikan sangsi secara tegas kepada kepala Badan Pengelolah Keuangan Dan Aset Daerah ( BPKAD) yang patut di duga kuat telah melakukan tindakan penyalagunaan wewenang jabatan,dengan melakukan pemotongan anggaran belanja seluruh OPD se kota Bengkulu sebesar 5%, yang telah menjadi buah bibir dalam ligkungan pemda kota Bengkulu dan menjadi keresahan. 

4. Meminta kepada bapak Walikota bengulu, untuk segerah mengganti saudara PLT Kadis PUPR kota Bengkulu, di karenakan sudah memasuki triwulan kedua bejalan (satu semester), belum menunjukan kinerja dan progress yang baik terkait pembangunan kota Bengkulu,kami beranggapan yang bersangkutan tidak cakap dan belum mampu mengemban jabatan tersebut. 

5. Meminta kepada pihak KPK RI, Kemendagri, LKPP RI untuk menelusuri terkait adanya dugaan pengarahan pemenang tender ekatalog prodak Panasonik di dinas Perhubungan Kota Bengkulu, yang mana wakil walikota Bengkulu selaku pejabat Negara sesuai UU 23 Th, 2014 tentang pemerintahan daerah, patut di duga telah melampaui kewenangan jabatan yang di miliki dengan mendatangi pihak pabrikan panasonik di Surabaya, terkait dengan kegiatan surve pabrik. 

6. Meminta kepada DPRD Kota Bengkulu, untuk membentuk pansus anket dan melakukan interpelasi terhadap pemerintah kota Bengkulu dengan adanya dugaan jual beli jabatan. (Rori) 

Dibaca 63 kali

Facebook comments