Skip to main content

2 Raperda ini Disetujui untuk Ditingkatkan menjadi Perda

raperda
2 Raperda ini Disetujui untuk Ditingkatkan menjadi Perda

Bengkulu – Dua rancangan peraturan daerah (raperda) yakni raperda tentang bangunan dan raperda tentang penambahan penyertaan modal pada PT. BPRS Fadillah akhirnya disetujui untuk ditingkatkan menjadi peraturan daerah (perda).

Disetujuinya 2 raperda ini setelah melalui pembahasan dalam paripurna, Senin (16/11/2020) di di ruang rapat Ratu AgungDPRD Kota Bengkulu dengan agenda pengambilan keputusan dan pendapat akhir Walikota Bengkulu.

1

Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Bengkulu Suprianto, Wakil Ketua I Marliadi, Waka Ketua II Alamsyah. Rapat juga dihadiri anggota DPRD, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bengkulu, serta Kepala OPD dan perwakilan OPD Pemkot Bengkulu.

Dalam sambutannya, Plt Walikota Bengkulu Dedy Wahyudi menyampaikan, pihaknya (eksekutif) mengapresiasi Anggota DPRD Kota Bengkulu (legislatif) atas kerja kerasnya yang telah membahas secara teliti dan bersungguh-sungguh terhadap kedua raperda tersebut yang untuk selanjutnya ditetapkan menjadi peraturan daerah Kota Bengkulu.

Selain itu Dedy menyampaikan bahwa Pemkot Bengkulu sangat mengharapkan dukungan yang penuh dari segenap anggota DPRD Kota Bengkulu, terutama dalam hal penganggaran untuk memenuhi amanat perda, penambahan penyertaan modal dalam rangka melengkapi persyaratan di perolehnya izin operasional dari lembaga yang berwenang, yaitu OJK.

2

Kemudian selain sebagai perencanaan teknis, peraturan ini diharapkan dapat menciptakan kepastian hukum dalam pelaksanaan pembangunan bangunan gedung bagi masyarakat di kota bengkulu.

Mengenai defisit anggaran, masih kata Dedy bahwa sistem anggaran pemerintah itu menggunakan sistem anggaran berimbang. “Maka ketika penyusunan kita asumsikan pendapatan PAD kurang lebih Rp 2.33 miliar. Namun kemudian kita belanjakan ditambah DAU dan DAK. Dalam perjalanan, asumsi pendapatan tadi tidak sesuai dengan target. karena pemasukan sedikit sedangkan belanja lebih besar maka jadi defisit. Maka perlu dilakukan penyesuaian,” jelas Dedy.

Kemudian soal sistem penganggaran daerah (SPD), lanjut Dedy hal tersebut sebenarnya juga masih baru. “Kadang penginputan itu masalahnya teknis sekali. Kadang masalah ada masalah di onlinenya yang susah. Tapi saya minta ke ketua TAPD itu agar segera. Kita sedang berjuang,” tutup Dedy.(Adv)

Dibaca 1 kali

Facebook comments